Kerikil Panas dalam Sepatu bagi ASEAN

Ada begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan ASEAN, dengan Indonesia sebagai pemegang keketuaannya tahun ini. Myanmar, diakui atau tidak, adalah salah satu sumber persoalan yang tidak mudah diselesaikan.

Tahun ini, ASEAN harus memperbaharui perjanjian perdagangan bebas bersama Australia dan Selandia Baru, yang dikenal sebagai AANZFTA (ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Zone). Perjanjian baru ini, kata Dina Kurniasari, Direktur Perundingan Perdagangan ASEAN, Kementerian Perdagangan, ditargetkan akan disepakati pada Agustus 2023 nanti.

Namun, target itu dibayang-bayangi persoalan pelik.

“Saat ini terjadi berbagai dinamika baru. Misalnya seperti krisis kemanusiaan di Myanmar dan sebagainya, yang ikut mempengaruhi dinamika apakah bisa hal ini ditandatangani. Karena ada keengganan Australia dan New Zealand, kalau Myanmar ikut menandatanganinya,” kata Dina.

Pejabat Kementerian Perdagangan itu berbicara dalam Forum Diskusi Denpasar 12, yang diselenggarakan Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Rabu (25/1).

Penandatanganan perjanjian baru penting, karena ada beberapa detil yang diperbaiki, misalnya pengaturan mengenai UMKM.

Sikap Myanmar juga menghadirkan problem legitimasi bagi ASEAN, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Randy W Nandyatama. Problem legitimasi itu muncul, karena sejak lama ASEAN menyebut diri sebagai organisasi regional yang paling berhasil menghadirkan kenyamanan bagi semua pihak.

Padahal, kata Randy, ada dua perkembangan yang tidak sejalan dengan klaim itu. “Sekarang ini, ASEAN belum bisa berhasil membuat Myanmar mau mengikuti atau comply pada aturan-aturan ASEAN,” ujar dia.

Perkembangan kedua adalah keputusan sejumlah negara-negara kuat, seperti Amerika Serikat, yang menciptakan forum-forum baru di kawasan ini, tanpa menyertakan Myanmar di dalamnya. “Ini, menurut saya refleksi dari ketidakpercayaan. Karena sebelumnya sebagian besar proses diskusi tentang politik kawasan, didiskusikan lewat forum-forum ASEAN,” tegasnya.

Dengan munculnya sejumlah kaukus baru, kata Randy, muncul kesan bahwa negara-negara itu merasa perlu ada mekanisme lain di luar ASEAN.

Menjadi Beban Regional

Krisis Myanmar telah mengubah sikap banyak negara. Dampaknya, tidak hanya dihadapi oleh negara itu, tetapi juga oleh ASEAN sebagai organisasi.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo menyebut, Myanmar akan menjadi persoalan yang mengganggu kerja sama ASEAN dengan sejumlah partnernya.

Suryopratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dalam tangkapan layar.

Suryopratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dalam tangkapan layar.

“Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang kemudian Korea, juga akan mempersoalkan masalah-masalah ini. Karena itu, Indonesia sudah mengambil inisiatif bahwa penyelesaian persoalan Myanmar akan dilakukan dengan cara membentuk office of special envoy,” paparnya dalam diskusi ini.

Suryopratomo juga mengatakan, “Penyelesaian Myanmar tidak dilakukan dengan megaphone policy, tetapi dengan upaya pendekatan kepada para stakeholder dan sebisa mungkin dilakukan secara silent, sehingga semua persoalan tidak muncul keluar dan tidak mempermalukan Myanmar.”

Mantan jurnalis ini menambahkan, ASEAN telah mengamati dalam satu tahun terakhir, bahwa Junta militer di Myanmar sangat peka terhadap persoalan-persoalan yang mempermalukan mereka. Karena itulah, saat ini yang dilakukan adalah merangkul mereka, agar mau melakukan upaya rekonsiliasi dan pemilihan umum dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan menyelesaikan semua persoalan secara inklusif dan tidak mempermalukan salah satu pihak,” tambah Suryopratomo.

Butuh Komitmen Myanmar

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan meminta pemerintah, agar meyakinkan Myanmar bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara inkklusif.

“Inklusivitas itu artinya, Myanmar harus mau patuh bersama-sama dengan yang lain. Ini masalah komitmen. Meyakinkan mereka untuk komit itu satu hal. Sedangkan ASEAN kita tahu, bukanlah sebuah asosiasi bangsa-bangsa yang memiliki mekanisme sanksi,” kata Farhan.

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan.(VOA)

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan.(VOA)

Dia juga mengingatkan, five points consensus yang sudah disepakati dalam penyelesaian persoalan ini. Lima konsensun itu adalah, pertama kekerasan harus dihentikan. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretariat Jenderal ASEAN.

“Nomor 3 ini kesempatan sangat besar bagi Indonesia, menunjukkan peran presidensinya. Kenapa? Karena setahu saya, satu-satunya menteri luar negeri ASEAN yang masih bisa ngobrol, berkomunikasi, dengan Junta militer Myanmar adalah hanya Bu Retno, dan ini adalah sebuah keuntungan,” tambahnya.

Konsensun keempat adalah ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan, Sedangkan kelima, adalah utusan khusus yang dikirm ke Myanmar.

Farhan menambahkan, “Kekuatan Indonesia dalam menangani isu Myanmar ini, karena sebagai ketua ASEAN di 2023 sesuai dengan mandat lima poin konsensus tadi, Indonesia harus maksimal membantu Myanmar keluar dari krisis.”

Masalah Myanmar Kompleks

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menghadapi tantangan luar biasa dalam penyelesaian masalah Myanmar. Yose Rizal Damuri, Direktur CSIS menyebut apa yang dihadapi jauh lebih kompleks dari apa yang terlihat.

“Kelihatannya, yang banyak kelihatan keluar itu adalah bagaimana masyarakat sipil bertikai atau mempunyai permasalahan dengan Junta militer. Tetapi sebenarnya di Myanmar juga ada banyak sekali permasalahan-permasalahan etnis. Isu-isu yang sifatnya lebih horizontal,” ujar Yose.

Beberapa contoh persoalan horisontal kesukuan ini, beber Yose, adalah Rohingnya yang sudah sangat akrab bagi Indonesia. Sementara di belahan wilayah berbeda, Myanmar juga menghadapi gerakan dari suku Kachin, yang mencoba mendirikan negara sendiri.

Jika Indonesia meyakini, bahwa pengalaman turut menyelesaikan persoalan Kamboja menjadi modal dalam memecahkan persoalan di Myanmar, menurut Yose keyakinan ini harus ditinjau ulang. Masalah di Myanmar jauh lebih rumit dibanding Kamboja. Myanmar memiliki lebih banyak aktor di dalam negeri, yang berperan dalam konflik. Bukan tidak mungkin, aktor-aktor itu mengambil manfaat dari persoalan yang terus bergulir.

JIka tidak hati-hati, Myanmar bisa berujung seperti Somalia di Afrika yang menjadi sumber konflik. Bisa juga, dalam bentuk berbeda, Myanmar bernasib seperti Ukraina, yang menjadi wahana permainan pengaruh negara-negara besar, dalam konflik yang dihadapinya. ASEAN harus mencegah kemungkinan kondisi itu terjadi. [ns/ab]