Tak Semua Setuju, Ratusan Perangkat Desa Ini Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Suara.com – Di tengah maraknya tuntutan perpanjang masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun, ternyata ada pula perangkat desa yang justru menolak usulan tersebut. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto ramai-ramai berangkat ke Jakarta untuk menolak jabatan kades 9 tahun tersebut.

Sebanyak 700 perangkat desa dari PPDI Mojokerto berduyun-duyun menuju Jakarta pada Selasa (24/1/2023). Para perangkat desa ini menggunakan 16 armada bus untuk melakukan aksi Silaturahmi Nasional (Silatnas) Perangkat Desa se-Indonesia di Gedug MPR/DPR RI, Rabu (25/1/2023).

Heru Mulyono, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa aksi Silatnas ini menyatukan para perangkat desa yang punya visi dan misi yang sama.

“Visi dan misi kami satu, yakni menyejahtrakan perangkat Desa. Salah satunya, kita menolak jabatan perangkat desa disamakan dengan jabatan kepala desa 9 tahun,” ucapnya kepada Suara Jatim Post –jaringan Suara.com.

Baca Juga:
Pro dan Kontra Jabatan Kades 9 Tahun: Disetujui Presiden, Sarat Akan Pemanfaatan Tahun Politik

Selain menolak perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun, Mulyono menuturkan bahwa para perangkat desa juga menuntut Menteri Dalam Negeri untuk memberikan kejelasan jaminan hari tua dan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

“Kami juga menuntut agar kejelasan status perangkat desa yang menjadi bagian dar ASN tanpa menghilangkan hak asal usul desa,” ungkap Mulyono.

Demo Perangkat Desa

Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi kelompok Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut total personel yang dikerahkan mencapai 1.713.

Baca Juga:
Mental Masih Bermasalah, DPR Minta Kualitas Kades Ditingkatkan Terkait Perpanjangan Jabatan 9 Tahun

“Demo dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia disiapkan 1.713 personel untuk pengamanan,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Berdasar surat pemberitahuan yang diterima pihak kepolisian estimasi massa yang hadir diperkirakan mencapai 100 ribu orang. Namun berdasar pemantauan langsung di lapangan jumlah massa yang hadir diperkirakan hanya mencapai ribuan orang.

Trunoyudo mengimbau kepada seluruh peserta aksi dapat menyampaikan pendapatnya dengan tertib. Sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Imbauan agar tertib dan menghargai juga hak hak masyarakat secara umum khususnya pengguna jalan umum lainnya untuk bisa menjalankan aktifitasnya hari ini,” katanya.

Di sisi lain, pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Berdasar unggahan akun Instagram @tmcpoldametro pengalihan arus lalu lintas mulai diterapkan sejak pukul 08.00 WIB.