Wapres AS Kamala Harris Tegaskan Dukungan untuk Filipina dalam Konflik Laut China Selatan

Suara.com – Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, menegaskan dukungan keamanan untuk Filipina dalam konflik di Laut China Selatan ketika dirinya bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Menurut keterangan pejabat senior AS, Wapres Harris bertemu dengan pemimpin Filipina pada Senin (21/11) sebagai bagian dari kunjungan selama tiga hari ke negara Asia Tenggara itu. Dalam kesempatan tersebut, Harris menegaskan kembali dukungan Washington untuk putusan pengadilan internasional 2016 yang membatalkan klaim ekspansif China di jalur air yang disengketakan.

“Wakil presiden akan menggarisbawahi komitmen kami untuk membela aturan dan norma internasional karena kami menyadari dampaknya terhadap kehidupan dan mata pencaharian warga Filipina,” kata pejabat AS itu.

Beijing telah mengklaim beberapa wilayah di perairan Palawan dan sebagian besar Laut China Selatan dengan menggunakan landasan historisnya sendiri.

Namun, putusan 2016 oleh pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim-klaim China tidak memiliki dasar hukum dan memberikan kemenangan bagi Manila.

Terlepas dari keputusan itu, Filipina tidak dapat menegakkan putusan itu dan telah mengajukan ratusan protes atas apa yang disebut sebagai “perambahan” dan “gangguan” oleh pasukan penjaga pantai China dan armada penangkap ikannya yang besar.

Kunjungan Harris menjadi perjalanan tingkat tertinggi ke Filipina oleh seorang pejabat dalam pemerintahan Biden dan menandai perbaikan hubungan yang sempat tegang di bawah kepemimpinan mantan presiden Rodrigo Duterte.

“Wakil presiden akan memberi tahu Presiden Marcos bahwa kami senang melihat hubungan keamanan kami dalam posisi yang kuat,” pejabat AS itu menambahkan.

Washington dan Filipina memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan (EDCA) yang berasal dimulai pada masa pemerintahan Obama dan mandek di bawah Duterte.

EDCA memungkinkan Amerika Serikat untuk mempertahankan kehadiran militer, tetapi tidak permanen, di bekas koloninya melalui rotasi kapal dan pesawat untuk operasi keamanan kemanusiaan dan maritim di pangkalan-pangkalan Filipina.