8 Tahun Berlalu, Pelanggaran HAM Berat Paniai Akhirnya Disidang Hari Ini, Begini Kata Komnas HAM

Suara.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta negara memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai. Setelah delapan tahun berlalu, kasus pelanggaran HAM berat ini akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar hari ini, Rabu (21/9/2022).

“Saya kira penting untuk negara menjamin keselamatan korban dan juga perlindungan korban dari intimidasi, ancaman dan sebagainya,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Bagi Komnas HAM, memastikan keamanan para saksi dan korban berdampak terhadap terungkapnya fakta-fakta di persidangan, jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan keterangan tidak tersampaikan secara leluasa.

Tercatat sejak 20 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, baru terdapat tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang dibawa ke persidangan. Yakni Tanjung Priok 1984 pada, peristiwa Timor Timur dan peristiwa Abepura pada 2000.

Baca Juga:
KY: Calon Hakim Ad Hoc HAM Terpilih Berpeluang Tangani Kasus Paniai di PN Makassar

“Sehingga nantinya korban atau keluarga korban atau saksi menjadi ketakutan dan tidak memberikan kesaksian peristiwa yang sebenarnya terjadi,” ujar Beka.

“Dan itu kemudian saya kira menjadi preseden buruk bagi proses pengadilan HAM setelah sekian lama tidak ada,” sambungnya.

Komnas HAM menyatakan salah satu indikator persidangan yang adil dan transparan bebasnya para saksi dan korban dari segala bentuk intimidasi serta ancaman.

“Saya kira negara penting menjamin keselamatan kepada korban, keluarga korban dan saksi-saksi yang akan dihadirkan pada proses pengadilan yang ada,” kata Beka.

Peristiwa Paniai

Baca Juga:
Empat Hakim Adhoc Siap Sidangkan Perkara Pelanggaran HAM Paniai

Sejumlah mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12), menggelar aksi unjuk rasa terkait tewasnya tujuh warga sipil yang tertembak aparat keamanan di Paniai, Papua. (Antara/Agus Bebeng)
Sejumlah mahasiswa Papua di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12), menggelar aksi unjuk rasa terkait tewasnya tujuh warga sipil yang tertembak aparat keamanan di Paniai, Papua. (Antara/Agus Bebeng)

Penetapan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat dilakukan usai Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020 lalu.

Peristiwa kekerasan Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014. Dilaporkan sebanyak 4 orang warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak dan tusukan. Sedangkan 21 orang menjadi korban penganiayaan.

Dari laporan Komnas, peristiwa kekerasan itu terjadi tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan.

Choirul Anam Ketua TIM ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai, menyebut kekerasan yang terjadi memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan.

“Peristiwa Paniai tanggal 7 – 8 Desember 2014 memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan elemen of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi,” kata Anam dalam keterangannya pada 14 Februari 2020.

Anam bilang, timnya telah melakukan kerja penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan para saksi sebanyak 26 orang, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali Kabupaten Paniai, pemeriksaan berbagai dokumen, diskusi ahli dan berbagai informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa pada tanggal 7 – 8 Desember 2014 tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut disimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Tim Penyelidik juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, namun bukan dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri.