Digaji Rakyat Tapi Fokus Kampanye, Jokowi Diminta Pecat Menteri yang Rugikan Negara

Suara.com – Kabar adanya beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang sibuk kampanye Pilpres 2024 menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun diminta tegas untuk memecat menteri tersebut karena dinilai tidak fokus menjalankan kinerjanya.

Melansir Wartaekonomi.co.id — jaringan Suara.com, hal ini diungkapkan oleh pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga. Ia menyoroti menteri Jokowi yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, menteri yang sudah fokus kampanye seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, tindakan fokus kampanye saat sedang mengemban tugas sebagai menteri tentu akan menganggu kinerja pemerintahan.

Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” ujar Jamiluddin, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga:
5 Poin Pernyataan Jokowi Minta Stop Perang Rusia-Ukraina di Depan Biden

Jamiluddin menegaskan. setiap menteri dalam pemerintahan wajib fokus melaksanakan tupoksi. Maka tidak heran jika kinerja menteri yang mulai fokus kampanye diragukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye,” imbuhnya.

Tak sampai di situ, Jamiluddin menilai aksi menteri yang sibuk kampanye tentu merugikan rakyat. Pasalnya, mereka masih berkeja dengan gaji dari rakyat, sehingga tidak sepantasnya melakukan kesibukan lain seperti kampanye.

Karena menteri digaji dari uang rakyat,” tegas Jamiluddin.

Selain itu, para menteri dinilai akan sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas, baik saat bertugas sebagai menteri ataupun saat kampanye. Situasi ini tentu bisa memicu polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga:
Jokowi Hadiri KTT Asean- US Special Summit, di Washington DC

Begitu pula dengan anggaran yang biasa dipakai untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat. Terlebih, menteri tentu menggunakan uang negara saat melakukan kunjungan kerja. 

 “Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?” tanyanya.

Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya,” sambung Jamiluddin.

Karena itu, Jamiluddin menyarankan agar menteri yang ingin berkampanye untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jika tetap berkampanye saat menjabat menteri, maka Presiden Jokowi diminta tegas untuk memecat.

Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan,” pungasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS